Arsip Bulanan: April 2025

New Civil Liberties Alliance yang merupakan kelompok hukum konservatif di Florida, mengajukan gugatan pertama untuk memblokir kebijakan Donald Trump atas tarif impor ke China. Dalam hal ini, Trump dinyatakan telah melampaui kewenangannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Di lansir Reuters (Jumat, 4/4/2025), gugatan diajukan ke pengadilan federal di Florida mengenai Trump tidak memiliki kewenangan hukum untuk menaikkan tarif menyeluruh seperti yang diumumkan pada Rabu (2/4) dan bea yang disahkan pada 1 Februari berdasarkan Undang – Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

Trump telah memberikan pengumuman ke China akan dikenakan tarif timbal balik sebesar 34% yang melebihi di atas tarif 20% seperti yang diberlakukan di awal tahun ini. Wajar jika negara China mengajukan gugatan atas total pengutan baru mencapai 54%. Pengugat menyatakan presiden Amerika Serikat hanya dapat mengenakan tarif dengan adanya izin Kongres berdasarkan Undang – Undang Perdagangan rumit. Untuk keberatan tarif impor yang telah tinggi ini, pengugat berharap dan meminta hakim untuk memblokir penerapan tarif dan membatalkan perubahan Trump tarif AS.

Keputusan tarif timbal balik Trump tidak hanya ditujukan hanya pada China saja sebagai upaya balas dendam Presiden AS. Beberapa negara yang ikut merasakan krisis dampak ini, diantaranya Korea Selatan 25%, India 26%, Taiwan 32%, Indonesia 32%, Vietnam 46%, dan Kamboja 49%. Saat ini, setiap pemimpian negara mulai resah dan ingin mengajukan banding untuk pengurangan tarif, bahkan berharap adanya pembatalan tarif impor yang mengancam kehidupan masyarakat.

Legislator Repulik Indonesia tengah khawatir dan gelisah akan kebijakan baru Donald Trump yang memberikan dampak besar bagi NKRI. Presiden AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif impor untuk “mengurangi pajak dan membayar utang nasional.” Wakil DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan tentang tarif baru AS terhadap Indonesia dengan menegaskan pemerintah RI harus menjalankan diplomasi yang baik dalam menindaklanjuti kebijakan Trump. Dasto juga khawatir jika Indonesia menjadi pasar ekspor “buangan” bagi negara lain yang tidak bisa memasarkan produknya ke AS.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono membuka suara tentang pandangannya kebijakan Donald Trump memberikan dampak pada kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga nilai tukar Rupiah terhadap dollar ($) AS.

Lotus303 – Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, baru aja umumkan kalau barang dari Indonesia yang masuk ke AS bakal kena tarif 32%. Katanya sih, ini balasan yg wajar karna Indonesia juga udah pasang tarif buat barang-barang dari Amerika.

Diambil dari situs Gedung Putih, Trump membahas soal etanol Amerika yang kena tarif 30% ketika masuk ke Indonesia. Trump membandingkan dengan tarif AS yang cuma 2,5% buat barang sejenis. “Ya Tuhan, bedanya jauh banget” ujarnya, kayak mau bilang ini masih wajar dan alasan untuk ambil keputusan gitu.

Nggak cuma soal tarif, Trump juga ngeluh tentang beberapa aturan di Indonesia yang bikin dia geleng-geleng. Dia nyebutin soal aturan TKDN yang bikin barang harus punya komponen lokal (TKDN) hingga urusan izin impor yang ribet. Terus, dia juga singgung kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto yang minta perusahaan tambang menyimpan duit pendapatan ekspor di bank lokal kalau transaksinya lebih dari USD 250.000.

“Indonesia punya aturan soal konten lokal (dibaca TKDN) di berbagai sektor, proses izin impor yang ribet, dan sekarang ada kebijakan baru soal pendapatan ekspor. Ini semua jadi perhatian saya,” ujar Trump, terdengar serius.

Sebelumnya, Trump memang sudah bilang kalau dia ingin menerapkan tarif timbal balik. Ia merasa barang-barang AS sering dapat perlakuan kurang adil di negara lain, jadi menurutnya sudah waktunya AS membalas dengan cara yang sama. “Ini soal kemerdekaan ekonomi kita,” tegasnya waktu mengumumkan rencana ini, seperti yang dilaporkan BBC.

Trump, yang berasal dari Partai Republik, bilang uang dari tarif ini bakal dipakai untuk meringankan pajak warga AS dan membantu bayar utang negara. Ia bahkan bawa bagan berjudul “Tarif Timbal Balik” untuk menjelaskan. Terdapat tiga kolom yaitu: daftar negara, tarif yang mereka kenakan ke barang AS, dan tarif balasan dari AS.

Dari bagan itu, ia bilang Indonesia mematok tarif 64% untuk barang-barang AS. Makanya, ia balas dengan tarif 32% untuk barang Indonesia. “Mereka kenakan biaya ke kita, ya kita balas ke mereka. Saya rasa ini adil,” katanya santai, seperti dikutip BBC.

Menariknya, Trump bilang ia sengaja bikin tarifnya lebih rendah, cuma setengah dari yang diterapkan negara lain ke AS. “Sebenarnya saya bisa samakan persis, tapi saya pikir itu bakal terlalu berat buat banyak negara. Jadi saya pilih cara yang lebih ringan,” jelasnya. Ia juga sempat bilang, “Dalam urusan dagang, kadang temen justru lebih susah dilupain ketimbang musuh.”

Lotus303 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan lagi-lagi tersandung masalah. DPRD Kota Tarakan menyoroti leletnya koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan sebagai penyebab utama program ini tak berjalan mulus.

Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, blak-blakan mengatakan bahwa SPPG susah banget diajak ngobrol. Bukan cuma Pemkot yang kesulitan, wartawan yang penasaran sama perkembangan program ini juga ikut dibikin bingung. Menurut Yunus, komunikasi yang amburadul ini bikin pemerintah jadi sulit tahu apa yang bener-bener jadi masalah di lapangan, apalagi cari jalan keluarnya.

“SPPG ini mestinya rajin kasih laporan ke Pemkot biar kalau ada kendala bisa langsung ditangani. Kalau komunikasinya aja nggak jalan, ya mana mungkin program ini bisa sukses,” ujar Yunus saat ditemui pada Rabu (2/4/2025).

Bukan cuma soal komunikasi, ada juga masalah teknis yang bikin pusing. Misalnya, akses jalan ke dapur umum di Jalan Aki Balak yang masih susah dilupain, plus instalasi gas yang belum beres. Alhasil, program MBG baru bisa jalan di Kecamatan Tarakan Utara. Sementara itu, warga di Tarakan Timur, Tengah, dan Barat cuma bisa gigit jari karena belum kebagian manfaatnya.

Yunus curiga, ada semacam ego sektoral yang ikut bikin situasi tambah ruwet. SPPG, yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN), kayak jalan sendiri tanpa nyambung betul sama pemerintah daerah.

“BGN memang punya otoritas sendiri, tapi kalau kerja di daerah ya harus bisa nyanyi bareng sama Pemkot. Kan pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan dan bisa bantu kasih solusi,” terangnya.

DPRD pun nggak tinggal diam. Mereka berencana panggil SPPG lewat mitra kerja buat duduk bareng dan bongkar apa sih yang bikin program ini seret. Di sisi lain, Pemkot Tarakan bilang mereka siap nerima laporan kapan aja dari SPPG soal kendala yang ada. Tapi sayangnya, sampai sekarang belum ada kabar resmi soal masalah teknis ini.

“Wali Kota udah bilang, kalau ada apa-apa, lapor aja biar cepet dicari solusinya. Tapi kalau SPPG diem aja, ya Pemkot mau bantu apa?” keluh Yunus.

Hingga berita ini naik, Ketua SPPG Kota Tarakan, Rudy Christian Nadapdap, masih bungkam soal kritik dari DPRD dan Pemkot. Pemerintah daerah cuma bisa berharap komunikasi segera dibenahi, biar program MBG ini bisa gaspol dan nyampe ke semua kecamatan di Tarakan.