LOTUS303 – DPRD Tarakan Soroti Masalah Program Makan Bergizi Gratis: Komunikasi Jadi Biang Keladi
Lotus303 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan lagi-lagi tersandung masalah. DPRD Kota Tarakan menyoroti leletnya koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan sebagai penyebab utama program ini tak berjalan mulus.
Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, blak-blakan mengatakan bahwa SPPG susah banget diajak ngobrol. Bukan cuma Pemkot yang kesulitan, wartawan yang penasaran sama perkembangan program ini juga ikut dibikin bingung. Menurut Yunus, komunikasi yang amburadul ini bikin pemerintah jadi sulit tahu apa yang bener-bener jadi masalah di lapangan, apalagi cari jalan keluarnya.
“SPPG ini mestinya rajin kasih laporan ke Pemkot biar kalau ada kendala bisa langsung ditangani. Kalau komunikasinya aja nggak jalan, ya mana mungkin program ini bisa sukses,” ujar Yunus saat ditemui pada Rabu (2/4/2025).
Bukan cuma soal komunikasi, ada juga masalah teknis yang bikin pusing. Misalnya, akses jalan ke dapur umum di Jalan Aki Balak yang masih susah dilupain, plus instalasi gas yang belum beres. Alhasil, program MBG baru bisa jalan di Kecamatan Tarakan Utara. Sementara itu, warga di Tarakan Timur, Tengah, dan Barat cuma bisa gigit jari karena belum kebagian manfaatnya.
Yunus curiga, ada semacam ego sektoral yang ikut bikin situasi tambah ruwet. SPPG, yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN), kayak jalan sendiri tanpa nyambung betul sama pemerintah daerah.
“BGN memang punya otoritas sendiri, tapi kalau kerja di daerah ya harus bisa nyanyi bareng sama Pemkot. Kan pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan dan bisa bantu kasih solusi,” terangnya.
DPRD pun nggak tinggal diam. Mereka berencana panggil SPPG lewat mitra kerja buat duduk bareng dan bongkar apa sih yang bikin program ini seret. Di sisi lain, Pemkot Tarakan bilang mereka siap nerima laporan kapan aja dari SPPG soal kendala yang ada. Tapi sayangnya, sampai sekarang belum ada kabar resmi soal masalah teknis ini.
“Wali Kota udah bilang, kalau ada apa-apa, lapor aja biar cepet dicari solusinya. Tapi kalau SPPG diem aja, ya Pemkot mau bantu apa?” keluh Yunus.
Hingga berita ini naik, Ketua SPPG Kota Tarakan, Rudy Christian Nadapdap, masih bungkam soal kritik dari DPRD dan Pemkot. Pemerintah daerah cuma bisa berharap komunikasi segera dibenahi, biar program MBG ini bisa gaspol dan nyampe ke semua kecamatan di Tarakan.
